Tekan Inflasi, Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Bazar Ramadan
Tekan Inflasi, Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Bazar Ramadan
BERITA–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berangan-angan menggelar bazar Ramadan saat memasuki bulan puasa. Bazar Ramadan bentuk dilaksanandaan dalam setiap wilayah kelurahan dalam Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bazar Ramadan hendak menyediakan beragam bahan kebutuhan pokok. Harapannya, bazar Ramadan itu dapat menekan inflasi bahan pokok di Surabaya.
”Kalau pemerintah ini pasti mau menjaga inflasinya terhadap bahan pokok, jadi tidak berpindah di dalam hal lain. Kalau bazar murah Ramadan, kita minta (menyediakan) bahan-bahan pokok, sebagaimana minyak, gula, beras, sesangkat ada dampaknya kepada masyarakat Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (15/3).
Dia menyatakan ketentuan pelaksanaan bazar Ramadan akan diatur dalam surat edaran (SE). Mulai dari lokasi engat apa saja yang dijual saat bazar Ramadan.
”Tapi kita menunggu (aturan) pemerintah pusat bersama provinsi, mutakhir kalau ada kita berjalan lagi. Jadi jangan sampai aturan ini tumpang tindih,” terang Eri.
Menurut mantan Kepala Bappeko Surabaya itu, rencana bazar Ramadan dempet setiap kelurahan agam kemungkinan dapat terlaksana. Sebab, saat ini setiap gerakan sudah tidak lagi terkendala memakai pandemi Covid-19.
”Karena perencanaan kita itu kemarin setiap kelurahan ada bazar. Dan bazarnya yang memang bagi kedistingtifan umat, sebagai (menyediakan) bahan pokok,” jelas Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Cak Eri lantas memaparkan mengenai kenaikan inflasi demi Kota Surabaya. Selama satu tahun 2022-2023, inflasi Surabaya melebihi angka nasional. Hal terkandung disebabkan sejumlah aspek.
”Per tahun, dia (Surabaya) lebih ketimbang nasional iya. Tapi apa yang menyebabkan. Satu kos-kosan harganya penemuan baru, kedua kenaikan BBM, ketiga harga kontrakan, dan keempat adalah harga terkait atas kuliah,” papar Eri.
Cak Eri menyebutkan, pengendalian inflasi yang merupakan fokus pemerintah pusat saat ini adalah mengenai kebutuhan bahan pokok. Di Kota Surabaya, inflasi bahan pokok sekitar 0,1 sampai 0,4 persen, yang tergolong lembut.
”Kalau kita mengatakan inflasinya luhur, kota-kota agam (inflasinya) pasti luhur semua. Tapi kalau dicopot (dipisahkan) terkait (kategori inflasi) kebutuhan bahan pokok itu baru dilihat,” sebut Eri.
Eri menambahkan, yang bisa dikendalikan pemerintah kota mengenai inflasi adalah berkaitan bahan pokok. Sedangkan terkait inflasi BBM atau perguruan banter itu dalam kewenangan pemerintah pusat.
”Kalau sudah bagaikan BBM, perguruan luhur (biaya) tidak buntuk naik, siapa bahwa kendalikan. Yang bisa itu pemerintah pusat,” tutur Eri.
Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak mempunyai kewenangan kepada mengendalikan biaya kampus atau perguruan keras. Semakin luber perguruan keras di sebuah kota pasti berdampak atas kenaikan inflasi.
”Kampus negeri sekarang menjadi PT, itu naik. Semakin berlebihan kampus dempet kota itu, semakin berlebihan berlabuh bahwa ke sini (Surabaya), semakin berlebihan pengeluaran ala waktu pembayaran ala Juni, sehingga muncul inflasi,” jelas Eri.
Dia menjelaskan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022, pemerintah pusat meminta setiap pemerintah daerah mengendalikan inflasi bahan pokok. Dalam Perpres itu pula diatur mengenai jumlah bahan pokok yang patut dikendalikan.
”Ada 11 bahan pokok di pasar induk, itu yang kita intervensi (kendalikan). Sehingga inflasi di situ (bahan pokok) keji,” ujar Eri.
